[Attachment text] Yth. PPPS Seen 0 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI); Perum BULOG: Pengecer di Pasar Rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Outlet Pangan Binaan: Koperasi Pemerintah Daerah; Outlet BUMN/BUMD; Outlet dan Koperasi Instansi Pemerintah: RPK Perum BULOG: dan Downline Distributor. Tempat SURAT EDARAN NOMOR 457 TAHUN 2026 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP), HARGA ACUAN PEMBELIAN/ PENJUALAN (HAP), HARGA ECERAN TERTINGGI (HET), DAN HARGA SPHP PADA KOMODITAS BERAS, MINYAK GORENG, TELUR AYAM, DAGING AYAM, JAGUNG, GULA PASIR, DAN PANGAN POKOK TERTENTU Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha komoditas beras dan menjamin efektivitas penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu, dengan ini disampaikan bahwa: Te Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP karena telah disubsidi oleh Pemerintah dengan besaran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Triliun Rupiah tahun 2026 : Kepala Bapanas, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim adalah Pengawas, yang sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengawas melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap HPP, HAP, HET, dan harga beras SPHP dikenakan: a. Sanksi administratif oleh Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, berupa: 1) peringatan tertulis: 2) denda, 3) pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha: 4) pencabutan perizinan berusaha, dan/atau 5) penarikan Pangan Pokok dari Peredaran oleh produsen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Conversation context Context around AYAM, GULA, PADA, PADI.
[attachment only]
wkwkwkw malah cepet di block yg ada phen 🤣
Anjengggg 🤧
Tawarin anduk bca 🐵
Anjeng engga itu jeri
Gilak kali si bojes
km yang gilak ! #mukulpakegalon
[attachment only]
Semoga bbm stabil https://twitter.com/salihenergy/status/2121175612471509125?s=46&t=26_fIlpRAb_YhAgPdiWfFA
[attachment only]
[Attachment text] Yth. PPPS Seen 0 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI); Perum BULOG: Pengecer di Pasar Rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Outlet Pangan Binaan: Koperasi Pemerintah Daerah; Outlet BUMN/BUMD; Outlet dan Koperasi Instansi Pemerintah: RPK Perum BULOG: dan Downline Distributor. Tempat SURAT EDARAN NOMOR 457 TAHUN 2026 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP), HARGA ACUAN PEMBELIAN/ PENJUALAN (HAP), HARGA ECERAN TERTINGGI (HET), DAN HARGA SPHP PADA KOMODITAS BERAS, MINYAK GORENG, TELUR AYAM, DAGING AYAM, JAGUNG, GULA PASIR, DAN PANGAN POKOK TERTENTU Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha komoditas beras dan menjamin efektivitas penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu, dengan ini disampaikan bahwa: Te Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP karena telah disubsidi oleh Pemerintah dengan besaran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Triliun Rupiah tahun 2026 : Kepala Bapanas, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim adalah Pengawas, yang sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengawas melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap HPP, HAP, HET, dan harga beras SPHP dikenakan: a. Sanksi administratif oleh Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, berupa: 1) peringatan tertulis: 2) denda, 3) pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha: 4) pencabutan perizinan berusaha, dan/atau 5) penarikan Pangan Pokok dari Peredaran oleh produsen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[Attachment text] b. Sanksi Pidana, dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, Pengawas melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengenaan sanksi, berupa: 1) pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, 2) pidana denda sebesar 1,5 miliar. Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dipatuhi, dipedomani, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2026 a.n. KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLJK INDONESIA, IDANG KETERSEDIAAN DAN MAWAN, S.I.K., M.M. Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth: BOR FORE Kepala Badan Pangan Nasional; Para Gubernur, Para Kepala Kepolisian Daerah, Para Panglima Komando Daerah Militer: Para Bupati/Walikota: Para Kapolres/Kapolresta: dan Para Komandan Kodim.